A. Warga Negara dan kewarganegaraan
1. Dasar hukum yang menyangkut warga negara
Sebelum membahas lebih jauh mengenai warga Negara, terlebih dahulu kita perlu memahami pengertian warga Negara termasuk pengertian warga Negara Indonesia.
Menurut UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Repblik Indonesia, Warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
Adapun yang termasuk atau yang disebut warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :
- setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
- Anak yang baru lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia.
- Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Asing.
- Anak lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan dari seorang Ibu Warga Negara Indonesia
- Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang Ibu warga Negara Indonesia tetapi Ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.
- Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara Indonesia.
- Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang di akui oleh ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu, dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 tahun atau belum kawin.
- Anak yang lahir diwilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- Anak yang baru lahir yang ditemukan di Wilayah Negara Republik Indonesia selama ibu dan ayahnya tidak diketahui.
- Anak yang lahir di Negara republic Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaanya.
- Anak yang dilahirkan diluar wilayah Negara republic Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan .
- Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraanya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau mengatakan janji setia.
Dasar atau Landasan Hukum yang mengatur Warga Negara Indonesia
adalah :
a. Landasan Idiil : Pancasila terutama sila ke 2
b. Landasan Konstitusional : UUD 1945 pasal 26
c. Landasan Oprasional : 1) UU No 12 / 2006 tentang kewarganegaraan
2) UU No 9 / 1992 tentang keimigrasian.
3) UU No 1 / 1979 tentang Ekstradisi
4) UU No 12 / 2005 tentang kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik / internasional covenant on civil and political rights.
5) PP No 18 / 2005 tentang perubahan atas PP No. 32 / 1994 tentang visa, izin masuk ,dan keimigrasian.
6) Permen HukHam RI No 02-HL.05.06/2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi WNI.
7) Permen HukHam RI No. M 01-HL.03.01/2006 Tentang tata cara pendapatan untuk memperoleh Kewarganegaraan RI.
Sebenarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur warga Negara sudah lama ada, bahkan ketika zaman penjajahan Belanda yaitu dengan adanya UU tanggal 10 Februari 1910 tentang peraturan tentang kewarganegaraan Belanda bukan Belanda ( STB.1910-296 jo.27-458).
Peraturan tentang kewarganegaraan Indonesia yang pernah berlaku adalah :
- UU No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara , penduduk Negara jo UU No. 6/1947,jo UU No. 8/1947 jo, UU No. 11/1948.
- Persetujuan perihal pembagian warga Negara Indonesia antara RIS dan kerajaan Belanda (Lembaga Negara Tahun 1950 Nomor 2)
- UU No 2/1958 tentang penyelesaian Dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC .
- UU No 4/1958 tentang kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan UU No 3/1946.
- UU No 4/1969 tentang pencabutan UU No. 2/1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan presiden No. 7/1971 tentang pernyataan digunakanya ketentuan-ketentuan dalam UU No 3/1946 tentang warga Negara dan penduduk Negara RI untuk menetapkan kewarganegaraan RI bagi penduduk Irian Barat.
Pasal 26 UUD 1945 berbunyi :
1) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
2) Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia.
3) Hal-hal yang mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli pada pasal 26 ayat 1 UUD 1945 tersebut diatas adalah orang Indonesia yang menjadi warga Negara Indonesia sejak kelahiranya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
Adanya perbedaan status dan kedudukan seseorang warga Negara dan bukan warga Negara, sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban. hak dan kewajiban warga Negara Indonesia sangat berbeda dengan hak dan kewajiban bukan warga Negara Indonesia atau orang asing, seperti :
- menjadi anggota TNI/POLRI
- menjadi anggota dan atau pengurus parpol / mendirikan parpol
- ikut memilih dan dipilih dalam pemilu
- kepemilikan tanah dengan sertifikat hak milik (SHM)
- menjadi pegawai negeri sipil
Menurut GEORGE JELLINECK setiap orang (warga Negara) mempunyai empat status/kedudukan hukum yaitu :
- Positive Status (+)
Positive Status berarti setiap orang dapat meminta pertolongan terhadap negaranya, dan meminta perlindungan terhadap Negara.
- Negative Status (-)
Negative Status berarti setiap orang mempunyai kebebasan dan hak-hak dasar yangtidak boleh dirampas, misalnya kebebasan beragama. (setiap orang melihat orang lain ada tanda perboden)
- Aktif Status
Aktif Status, berarti setiap orang mempunyai kebebasan dalam berbagai bidang, termasuk hak untuk dapat dipilih dan memilih serta untuk turut serta dalam pemerintahan Negara.
- Pasif Status
Pasif Status berarti setiap orang yang menjadi warga Negara harus tunduk kepada pemerintah dan Negara.
Kedudukan WNI
UUD 1945 mengatur tentang kedudukan warga Negara Indonesia yang mempunyai sifat khusus yakni mempunyai hubungan hak dan kewajiban timbale terhadap negaranya hal ini dapat dilihat dalam pasal 27, 28 A-28 J,29,30,31,32,33 dan 34 hak dan kewajiban Warga Negara indonesia.
Semua orang yang dapat menjadi Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Negara tersebut. Demikian juga warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang di tentukan dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya, yang termasuk.
Kewajiban warga Negara antara lain disebutkan :
- kewajiban taat serta patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku
- kewajiban bela Negara
- wajib mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi/golongan.
- wajib membayar pajak, bea, cukai menurut ketentuan yang berlaku.
Sedangkan hak warga Negara
- Hak dasar sebagai bangsa yaitu kemerdekaan
- Hak dasar sebagai warga Negara
1) dalam lapangan yuridis
2) dalam lapangan social
3) dalam lapangan kebudayaan
4) dalam lapangan politik
- Hak warga Negara yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan, yaitu :
1) hak memperoleh pendidikan
2) hak memajukan kebudayaan nasional
3) hak dalam lapangan ekonomi
4) hak kemanusiaan (lapangan sosisal)
Hubungan hak dan kewajiban warga Negara berdasarkan UUD 1945
a. sebagai hak dasar suatu bangsa yaitu kemerdekaan telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia pertama dijelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.
b. Hak Warga Negara
Dalam lapangan hokum tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “semua warga Negara bersamaan kedudukanya dalam hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya.
c. Hak Warga Negara dalam lapangan social (pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34)
Pasal 27 ayat 2 :
“tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Pasal 34 :
“ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
d. Hak warga Negara dalam lapangan politik yaitu dalam pasal 28 dan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1.
Pasal 28 :
“kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
Pasal 27 ayat 3 :
“tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara”.
Pasal 30 ayat 1 :
“ Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”.
e. Hak Warga Negara dalam lapangan kebudayaan tercantum dalam pasal 31 ayat 1
“ Tiap Warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”
f. Hak dasar sebagai penduduk dalam UUD 1945 juga dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut :
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu.
g. Di lapangan ekonomi ditentukan dengan tujuan kesejahteraan bagi warga negaranya diatur dalam pasal 33 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi :
1) Ayat 1 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2) Ayat 2 yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3) Ayat 3 adalah bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan di gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Adapun pasal 28A s/d 28j tentang HAM telah dibahas pada BAB III kelas X semester 1.
2. Asas Stelsel Dalam Kewarganegaraan
Adapun azas kewarganegaraan yang mula-mula dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan termasuk tidaknya seseorang dalam golongan warga Negara dari sesuatu warga Negara ialah :
a. Azas keturunan atau azas ius sanguinis dan
b. Azas tempat kelahiran atau ius soli
Azas ius sanguinis menetapkan kewarganegaraan seorang menurut pertalian atau keturunan dari seorang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan.
Contoh : seseorang yang lahir dinegara A adalah warga Negara A; yang orang tuanya warga Negara B, adalah warga Negara B.
Azas ius soli menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau Negara tempat ia dilahirkan.
Contoh : Seseorang yang lahir dinegara A, adalah warga Negara A; walaupun orang tuanya adalah warga Negara B.
Dalam menentukan kewarganegaraan itu dipergunakan dua stelsel kewarganegaraan.
Disamping Azas yang tersebut diatas. Stelsel itu ialah :
a. Stelsel Aktif dan
b. Stelsel Pasif
Menurut Stelsel aktif orang harus melakukan tindakan –tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga Negara. Menurut stelsel pasif orang dengan sendirinya di anggap sebagai warga Negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu.
Berhubungan dengan kedua stelses itu harus kita bedakan :
a. Hak Opsi, yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).
b. Hak Repudiasi, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif).
Pada penyelesaian masalah kewarganegaraan menurut salah satu keputusan KMB dipegunakan baik stelsel aktif dengan hak opsi (yang kepada penduduk Indonesia keturunan Eropah). Maupun stelsel pasif dengan hak repudiasi (yang dikenakan kepada penduduk Indonesia keturunan timur Asing).
Dwi-Kewarganegaraan
Dalam hal penerapan azas kewarganegaraan, beberapa Negara memakai Azas ius soli, sedang di Negara lain berlaku azas ius sanginis. Hal demikian itu menimbulkan dua kemungkinan, yaitu :
a. a-patride , yaitu adanya seorang penduduk yang tidak mempunyai kewarganegaraan.
b. bi-patride , yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap atau dwi-kewarganegaraan).
Seorang keturunan bangsa A, yang negaranya memakai azas ius soli, lahir di Negara B yang menerapkan azas ius sanguinis. Orang inilah bukan warga Negara A, karena ia tidak dilahirkan di Negara A,tetapi juga ia bukan warganegara B, karena ia bukanlah keturunan bangsa B. dengan demikian maka orang ini sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Ia adalah a-partide.
Seorang keturunan bangsa B yang negaranya menganut Azas ius sanguinis lahir di Negara A, dimana berlaku azas ius soli. Oleh karena ini adalah keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B, akan tetapi oleh Negara A ia juga dianggap sebagai warga Negaranya, karena ia dilahirkan di Negara A. orang ini mempunyai dwi- kewarganegaraan. Ia adalah bi-apartide.
Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai kewarganegaraan adalah sangat penting bagi tiap Negara, karena hal itu dapat mencegah adanya penduduk yang a-patride dan bi-partide.ketentuan – ketentuan itu penting pula untuk membedakan hak dan kewajiban – kewajiban bagi warga Negara dan bukan warga Negara.
Baik bi-patride maupun a-patride merupakan suatu keadaan yang tidak disenangi oleh Negara dimana orang tersebut berada, bahkan bagi yang bersangkutan. Keadaan bi-partide membawa ketidak pastian dalam status seseorang, sehingga dapat saja merugikan Negara tertentu. Sebaliknya keadaan a-partide membawa akibat bahwa orang tersebut tidak akan mendapat perlindungan dari Negara manapun.
Masalah bi-partide pernah terjadi di republik Indonesia sebelum tahun 1955. karena peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, orang-orang Cina dapat dianggap sebagai warga Negara Indonesia. Sedangkan dalam keadaan yang bersamaan di RRC tetap pula beranggapan bahwa orang-orang Cina tersebut adalah warga negaranya. Dengan demikian orang-orang cina yang berada di Indonesia mempunyai kewarganegaraan rangkap (bi-partide/dwi-kewarganegaraan).
Untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas , pada tanggal 22 april 1955, diadakanlah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik rakyat Cina. Perjanjian itu terkenal dengan sebutan perjanjian Soenarjo-Chou, karena dalam perundingan itu Indonesia di wakili oleh mentri luar negri Soenarjo,S.H. dan Republic rakyat Cina diwakili oleh mentri luar negri Chou Enlai dan sekaligus mereka berdua yang menandatangani perjanjian tersebut.
Kemudian pada tahun 1958 perjanjian Soenarjo-Chou di tetapkan dalam UU nomor 2 tahun 1958 yang mengatur tentang persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai dwi-kewarganegaraan . disini ditegaskan bahwa terhadap orang-orang Cina di Indonesia yang telah berusia 18 tahun mempunyai kewarganegaraan rangkap harus memilih salah satu di antaranya, apakah menjadi warga Negara Cina atau warga Negara Indonesia. Dalam menentukan pilihan tersebut mereka diberikan waktu tenggang selama 2 tahun. Jika mereka tidak mengindahkan / menghiraukan , berarti mereka dianggap telah memilih warga Negara Indonesia kalau ayahnya berkewarganegaraan Indonesia, dan dianggap telah memilih warga RRC jika ayahnya berkewarganegaraan Cina.
Sedangkan bagi mereka yang masih dibawah umur 18 tahun berlaku ketentuan, bahwa mereka memilih kewarganegaraan orang tua yang di ikutinya. Namun ketentuan ini pada tahun 1969 yang menetapkan bahwa mereka yang telah menjadi warga Negara Republik Indonesia berdasarkan UU nomor 2 tahun 1958 tetap sebagai warga Negara Republik Indonesia, sedangkan yang masih dibawah umur 18 tahun secara langsung mengikuti kewarganegaraan orang tuanya.
Asas kewarganegaraan yang di anut Indonesia sekarang sesuai dengan UU No. 12/2006 adalah:
a. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran.
b. Asas ius soli (law of the soil ) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU ini.
c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan setiap orang.
d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bi-partide) ataupun tanpa kewarganegaraan (a-patride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak-anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian.
Selain asas tersebut diatas , beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan UU tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
a. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatanya sebagai warga Negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuanya sendiri.
b. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik didalam maupun diluar negri.
c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di hukum dan pemerintah.
d. asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya.
e. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan jenis kelamin dan gender.
f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan warga Negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.
g. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus dilakukan secara terbuka.
h. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan republic Indonesia diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.
1. Syarat dan Tata Cara Menjadi Warga Negara Indonesia
Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 kewarganegaraar RI dapat diperoleh karena sebab‑sebab berikut.
a. Kelahiran
Di sini garis kewarganegaraan orang tua sangat menentukan bagi kewarganegaraan anak dan keturunannya, antara lain karena sebab‑sebab berikut :
1) Pengangkatan (adopsi)
Sah atau tidaknya pengangkatan anak itu ditentukan menurut hukum yang mengangkat anak. Pengangkatan anak yang dimaksud di sini adalah pengangkatan anak (orang) asing. Agar anak (orang) asing yang diangkat itu memperoleh kewarganegaraan orang tua angkatnya (WNI), maka anak asing yang diangkat itu harus di bawah umur 5 tahun dan disahkan oleh Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara RI, sedangkan bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2) Dikabulkan permohonan
Misalnya seorang anak yang lahir diluar perkawinan dari seorang ibu berkewarganegaraan RI atau anak yang lahir dari perkawinan sah tetapi orang tuanya telah bercerai dan anak tersebut tinggal bersama ibunya yang berkewarganegaraan RI. Maka satelah berumur 18 tahun dapat mengajukan permahonan kepada Menteri Pengadilan Negeri di tempat di mana ia bertempat tinggal untuk memperoleh kewargaregaraan RI.
b. Pewarganegaraan (Naturalisasi baik biasa maupun luar biasa)
Naturalisasi adalah suatu cara orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara, Sedangkan jika dipandang dari segi hukum, naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara tertentu. Dalam praktiknya, naturalisasi dapat terjadi karena yang bersangkutan mengajukan permohonan dan karena diberikan dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa pada negara tersebut.
c. Akibat Perkawinan
Warga negara asing yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Rl paling singkat 5 tahun berturut‑turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut‑turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Apabila hal tersebut terjadi, maka yang bersangkutan dapat diberikan izin tinggal tetap sesuai dangan peraturan perundang‑undangan.
d. Turut Ayah/lbunya
Pada umumnya setiap anak (belum berumur 18 tahun atau belum kawin) yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya (sebelum memperoleh kewarganegaraan RI) turut memperoleh kewarganegaraan RI setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak‑anaknya yang belurn berusia 18 tahun atau belum kawin.
e. Pernyataan
Seseorang mendapatkan kewarganegaraan RI dengan cara melakukan pernyataan, antara lain :
1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan WNI
2) Seorang anak yang telah berumur 18 tahun dan tidak turut dengan ayah dan ibunya dapat menyatakan kahendaknya kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kewarganegaraan RI.
3) Seorang asing yang sebelum berlakunya UU No. 62 tahun 1958 pernah masuk dalam ketentaraan RI dan memenuhi syarat‑syarat yang akan ditentukan oleh Menteri Partahanan akan memperoleh kewarganegaraar RI.
3. Syarat memproleh kewarganegaraan Republik Indonesia
Kewarganegaraan RI dapat diperoleh melalui pewarganegaraan.
Pewarganegaraan yang biasa adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Telah berusia 18 tahun (delapan belas) tahun atau sudah kawin ;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah Negara republic Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut ;
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengetahui dasar Negara Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih ;
6. Jika dalam memperoleh kewarganegaraan RI , tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan /atau berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara
Dahulu Rp 500,- s/d Rp 10.000,- , sekarang (25% dari penghasilan rata-rata perbulan dalam SPPT tahun terakhir)
4. Kehilangan kewarganegaraan RI
Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraanya jika yang bersangkutan :
1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauanya sendiri
2. tidak menolak atau melepas kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. dinyatakan hilang kewarganegaraanya oleh presiden atas permohonanya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal diluar negeri, dan hanya dapat dijabat oleh warga Negara Indonesia;
4. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden
5. secara suka rela masuk dalam dinas Negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia tidak sesuai dengan per UU hanya dapat dijabat oleh warga Negara Indonesia.
6. secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada Negara asing atau bagian Negara asing tersebut.
7. tidak diwajibkan tetapi turut saerta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing.
8. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atau surat yang diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atas namanya.
9. bertempat tinggal di luar wilayah Negara RI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginanya untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia kepada perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
B. Persamaan Kedudukan Warga Negara
1. Landasan Yang Menjamin Persamaan Kedudukan Warga Negara
Secara konstitusional persamaan kedudukan warga Negara telah diatur pada pasal-pasal UUD 1945, yaitu
a. Pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
b. Pasal 27 ayat 2 tentang persamaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
c. Pasal 27 ayat 3 tentang persamaan hak dan kewajiban bela Negara
d. Pasal 28 tentang persamaan kemerdekaan berserikat dan berkumpul
e. Pasal 28A - 28J tentang persamaan dalam HAM
f. Pasal 29 ayat 2 tentang persamaan jaminan kebebasan beragama
g. Pasal 30 ayat 1 tentang persamaan hak dan kewajiban dalam usaha hankam negara
h. Pasal 31 ayat 1 tentang persamaan hak dalam mendapat pendidikan
i. Pasal 32 ayat 1 tentang persamaan dalam bidang kebudayaan
j. Pasal 33 tentang persamaan dalam perkonomian
k. Pasal 34 tentang persamaan dalam kesejahteraan social
Semua ketentuan dalam UUD 1945 itu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah seperti UU, PP, dll.
2. Berbagai Aspek atau Bidang Persamaan Kedudukan Setiap Warga Negara
Dalam segala aspek kehidupan setiap warga Negara memiliki persamaan kedudukan, sehingga dalam menjalani aktivitas kehidupan bersama didasari persamaan derajat, saling menghargai, dan lebi bersifat kerjasama
Dalam lingkup keluarga kecil, ayah, ibu, kakek, nenek, adik, dan seterusnya dapat bekerjasama yang baik dalam keluarga untuk mencapai keluarga yang sejahtera, aman, rukun, misalnya bekerjasama membersihkan dan lingkungan
1. Dalam lingkungan masyarakat, dapat bekerjasama dalam hal :
1). Memelihara keamanan bersama
2). Meningkatkan kesejahteraan bersama
3). Meningkatkan kebersihaan lingkungan
4). Membangun sarana dan fasilitas tertentu untuk kepentingan umum
2. Dalam kehidupan antar umat beragama, dapat bekerjasama dalam hal :
1). Memberantas kemiskinan
2). Menanggulangi kenakalan remaja
3). Meningkatan kebersihan lingkungan
Mengenai kerjasama antar umat beragama ini ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu sbg berikut :
1). Kerjasama tersebut memang pantas dilakukan secara bersama-sama
2). Kerjasama itu tidak bertentang dengan norma-norma yang ada
3). Kerjasama itu mendatangkan kebaikan atau keuntungan
4). Kerjasama tersebut sebatas soal kemasyarakatan bukan soal akidah (keyakinan)
3. Dalam kehidupan antar bangsa dan antar Negara, dapat bekerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral.
Kerjasama bilateral (kerjasama 2 negara) misalnya :
- RI – Filipina, tentang pemberantasan penyelundupan dan bajak laut
- RI – Malaysia , tentang extradiksi
Kerjasama regional (dalam suatu wilayah), misalnya ASEAN (Association of South East Asian Nations) menyangkut kerjasama ekonomi, sosial dan budaya.
Kerjasama multilateral, seperti kerjasama dengan Organization Kopi Internasional (International Coffee Organization, ICO), Organisasi kayu Tropis Internasional (international Tropical Organization, ITTO), kerjasama Ekonomi Asia pasifik (Asia Pasific Economic Cooperation, APEC), kerjasama antar Negara Anggota Non Blok (Non Aligned Movement) dan sebagainya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar